Isomorfisme dalam Kinerja Anggaran berbasis Value for Money pada OPD Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Reformasi pengelolaan keuangan negara mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan penganggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan akuntabilitas publik. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam menilai kinerja pengelolaan anggaran adalah konsep Value for Money yang menekankan aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kinerja anggaran berbasis Value for Money pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta mengidentifikasi fenomena institutional isomorphism yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan desain sekuensial eksplanatoris (explanatory sequential design) dengan diawali analisis kuantitatif melalui scatter plot untuk mengidentifikasi karakteristik kinerja anggaran OPD, kemudian dilanjutkan dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam. Pemilihan informan dilakukan secara purposeful sampling berdasarkan hasil analisis kuantitatif, khususnya pada OPD yang menunjukkan karakteristik tertentu atau tergolong outlier. Wawancara dilakukan terhadap empat informan yang memiliki keterlibatan langsung dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengelolaan anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kinerja anggaran berbasis Value for Money pada OPD Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dipengaruhi oleh tekanan kelembagaan berupa isomorfisma normatif dan isomorfisma koersif. Isomorfisma normatif tercermin dari adanya tuntutan untuk melaksanakan pengelolaan anggaran sesuai dengan standar profesional, pedoman teknis, dan regulasi yang berlaku. Sementara itu, isomorfisma koersif diwujudkan melalui kewajiban kepatuhan terhadap peraturan pemerintah, mekanisme evaluasi, serta sistem pelaporan yang telah ditetapkan. Kedua bentuk tekanan kelembagaan tersebut mendorong terbentuknya keseragaman praktik pengelolaan anggaran antar-OPD dalam upaya mewujudkan akuntabilitas dan tata kelola keuangan daerah yang baik. Temuan penelitian ini memperkuat perspektif teori institusional yang menjelaskan bahwa praktik pengelolaan anggaran pada sektor publik tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan rasionalitas ekonomi, tetapi juga oleh tuntutan legitimasi yang berasal dari lingkungan kelembagaan.