Tantangan dan Strategi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berkualitas dengan SIPD: Studi Kualitatif di Kabupaten Tojo Una-Una

Articles Vol 19 No 2 (2024)

Penelitian ini mengkaji modernisasi pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi di Kabupaten Tojo Una-Una. Dengan mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) modul Akuntansi dan Pelaporan (AKLAP) sejak 2022, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bertujuan memperbaiki kualitas laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah. Namun, keterbatasan kompetensi SDM dan minimnya pelatihan teknis bagi operator menghambat optimalisasi integrasi dan akurasi laporan. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, penelitian ini mengidentifikasi hambatan dan strategi optimasi SIPD melalui wawancara dan observasi. Temuan utama menunjukkan bahwa kompetensi SDM yang rendah serta infrastruktur teknologi yang belum merata di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi kendala utama. Rekomendasi berupa pelatihan intensif operator SIPD dan penguatan infrastruktur teknologi di OPD diharapkan mampu meningkatkan kinerja keuangan daerah secara transparan, akurat, dan akuntabel.

##submission.howToCite.none##

0 Lihat Sari
0 PDF Downloads
— XML Downloads
  1. Ardianto, R., & Eforis, C. (2019). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah,
  2. pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem
  3. pengendalian intern pemerintah, dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas
  4. laporan keuangan pemerintah daerah. Jurnal Bina Akuntansi, 6, 95–136.
  5. Arif, R. N., & Firmansyah, A. (2024). Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah RI
  6. (SIPD RI) Dalam Proses Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah Pada Badan
  7. Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar (Vol. 3, Issue 1).
  8. Binawati, S. E. E., Drs, J., & Affan, M. (2022). AKUNTABILITAS DANA DESA.
  9. Bodnar, G.H., dan W.S. Hopwood, 2004, Accounting Information Systems, 9th ed., New Jersey:
  10. Prentice-Hall Inc
  11. Defitri, S. Y. (2014). Eksplorasi kebutuhan stakeholders terhadap informasi dalam pelaporan
  12. keuangan pemerintah daerah. Media Ekonomi, 22 (1).
  13. Hartono, Jogiyanto. 2005. Sistem informasi strategik untuk keunggulan kompetitif. Yogyakarta:
  14. Penerbit Andi Offset.
  15. Kotler, Philip, dan Gary Armstrong. 2008. Prinsip-prinsip pemasaran jilid 1. Jakarta: Penerbit
  16. Erlangga.
  17. Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik edisi kedua. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
  18. Miles, M. B. D. A. (1992). Michael Huberman. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang
  19. Metode–metode Baru, 2829-0747.
  20. Marpaung, Y. M. R. (2018). Pengaruh Efektifitas Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas
  21. Laporan Keuangan Pada PT PP (Persero) Tbk. Proyek Pelabuhan Sibolga.
  22. Naida, N., Amir, A. M., Din, M., A, M. I., & Karim, F. (2023). The Effect of Implementing
  23. Local Government Information System on the Quality of Local Government Financial
  24. Reports Moderated by Human Resource Competence. Journal of World Science, 2(8),
  25. 1123–1129. https://doi.org/10.58344/jws.v2i8.390
  26. Nasution, M. I., & Si, N. M. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah
  27. (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. Jurnal
  28. Akuntansi Dan Keuangan, 9(2), 109-116.
  29. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
  30. Keuangan Daerah
  31. -------------------, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
  32. Pemerintahan -------------------, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
  33. Daerah
  34. -------------------, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem
  35. Informasi Pemerintahan Daerah.
  36. -------------------. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman
  37. teknis pengelolaan keuangan daerah.
  38. Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2018). Accounting information systems, 13th ed. Pearson
  39. Education Inc.
  40. Suyanto, Bagong, dan Sutinah. 2006. Metode penelitian sosial. Jakarta: PT Kencana Persada.
  41. Teken, I. K. A., & Romarina, A. (2023). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintah
  42. Daerah Sebagai Penunjang Kinerja Keuangan Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota
  43. Denpasar Provinsi Bali.
  44. Tumija, Hendra, A., & Sinurat, M. (2023). Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
  45. (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset
  46. Daerah (BPKAD) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Media Birokrasi.
  47. https://doi.org/10.33701/jmb.v5i1.3389
  48. Turner, L., & Weickgenannt, A. (2009). Accounting information systems second edition. John
  49. Wiley & Sons, Inc
  50. Wurara, C. N. C., Kimbal, A., & Kumayas, N. (2020). Implementasi Sistem Informasi
  51. Pemerintahan Daerah Kota Manado (Studi di BadanPerencanaan, Penelitian dan
  52. Pengembangan Daerah Kota Manado). Jurnal Eksekutif, 2.
  53. Yuliani, Syafrida. (2010). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi
  54. Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan
  55. Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Banda Aceh). Jurnal
  56. telaah dan riset akuntansi Vol 3 No 2 hal 206-220.

Lisensi

Artikel yang diterbitkan dalam SOLUSI: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0). Lisensi ini mengizinkan pihak lain untuk membagikan dan mengadaptasi karya yang telah diterbitkan untuk tujuan nonkomersial, dengan ketentuan bahwa atribusi yang sesuai diberikan kepada penulis dan jurnal, tautan menuju lisensi disertakan, setiap perubahan yang dilakukan dinyatakan dengan jelas, dan karya turunan didistribusikan menggunakan lisensi yang sama.