Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu wilayah dalam menggunakan, menemukan, dan mengatur sumber keuangan yang berasal dari daerah itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan lokal tanpa sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat. Kajian ini bertujuan menguji hubungan pengaruh antara kemampuan keuangan mandiri, pengeluaran untuk aset tetap, dan sisa pembiayaan anggaran, dengan indikator kinerja fiskal pada tingkat pemerintah daerah.. Kerangka dari kajian disusun dengan pendekatan yang bersifat kuantitatif. Sumber data utama berasal dari dokumen sekunder resmi, yakni Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diumumkan oleh dua instansi berwenang: BPK dan DJPK. Sampel yang dipilih untuk diuji pada kajian ini yakni mencakup seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dalam rentang waktu 2022-2024, dengan sampel sebanyak 54 yang dipilih melalui teknik sampel jenuh. Diterapkan metode regresi linear berganda dalam kajian ini sebagai teknik atau metode untuk menganalisis data. Data yang diolah juga tidak lepas dari bantuan perangkat lunak SPSS versi 25 untuk memastikan akurasi hasil. Data yang diolah menghasilkan temuan bahwa pendapatan asli daerah mengakibatkan perubahan pada tingkat performa fiskal pemerintah daerah. Belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengeluaran modal merupakan salah satu faktor penentu dalam pembentukan performa fiskal entitas pemerintah daerah. Berdasarkan hasil pengujian simultan, diketahui pendapatan asli daerah, belanja modal, dan sisa lebih pembiayaan anggaran memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
##submission.howToCite.none##
- Amaradila, M., Hartono, A., & Ardiana, T. E. (2023). Pengaruh PAD, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 – 2021. ISOQUANT : Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi, 7(2), 253–267. https://doi.org/10.24269/iso.v7i2.2187
- Anik, S., & Mukaiyaroh, Z. (2025). The Effect of Local Government Size, Local Original Revenue (PAD), Balance Funds, Capital Expenditures, on Local Government Financial Performance. 4, 983–994. https://doi.org/10.56709/mrj.v4i3.778
- Diansari, R. E., Wulandari, A., & Budiarto, D. S. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Pemberian Opini BPK Pemerintah Provinsi/Kota/Daerah di Pulau Jawa. PRIVE: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 5(1), 25–33. http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/prive
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. Australian Journal of Management, 16(1), 49–64.
- Fitriani, N., & Syarif, D. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan SiLPA terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Barat tahun 2016-2023. ECo-Fin:Economics and Financial, 7(1), 334–348. https://doi.org/10.32877/ef.v7i1.2111
- Ginting, J. A., Yulsiati, H., & Dwitayanti, Y. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara Tahun 2017-2021. Jurnal Riset Terapan Akuntansi, 7(2), 315–320. https://doi.org/10.5281/zenodo.10043776
- Halim, A. (2014). Akuntansi Sektor Publik (Edisi Tiga). Salemba Empat.
- Hastuti, N. S., & Nasution, D. A. D. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara). Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, 24(2), 157–170. http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan
- Indrayani, K. D., & Widiastuti, H. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat. Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia, 4(1), 1–16. https://doi.org/10.18196/rab.040148
- Keay, A. (2017). Stewardship theory: is board accountability necessary? International Journal of Law and Management, 59(6), 1292–1314. https://doi.org/10.1108/IJLMA-11-2016-0118
- Maharani, N., & Armaini, R. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Sumatera dan Jawa Tahun 2018-2022. Jurnal Media Wahana Ekonomika, 21(4), 576–589.
- Marliana, R., Prasetyo, A. S., & Yulianto, P. D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Modal Di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2013-2020. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, 2(2), 620–640.
- Mawardiati, I., & Hasbi, K. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau). Jurnal EMT KITA, 9(2), 685–693. https://doi.org/10.35870/emt.v9i2.3985
- Ningsih, S., Syva Putriana, M., & Rukmini. (2023). Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Di Jawa Tengah Tahun 2019-2022. Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 24(01), 1–20.
- Nugroho, A., Yuliusman, Y., & Hernando, R. (2023). The Influence of Regional Original Income and Balancing Funds on The Financial Performance of District/City Governments in Jambi Province in 2018-2021. Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja, 8(1), 23–34. https://doi.org/10.22437/jaku.v8i1.24128
- Nurhidayati, L., Purnama, H., Afriany, A. N., & Zalzalah, G. G. (2023). Peran Bumdes, Optimalisasi Pemanfaatan dan Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa terhadap Pendapatan Asli Desa. Bisman (Bisnis Dan Manajemen): The Journal of Business and Management, 6(November), 683–694.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.05/2021 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih, Pub. L. No. 147/PMK.05/2021 (2021). https://peraturan.bpk.go.id/Details/185374/pmk-no-147pmk052021
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 Tahun 2013 Tentang Bagan Akun Standar, Pub. L. No. 214/PMK.05/2013, 1 (2013). https://peraturan.bpk.go.id/Details/150608/pmk-no-214pmk052013
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pub. L. No. 71 (2010). https://peraturan.bpk.go.id/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010
- Pradana, E. Y., & Handayani, N. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (JIAKu), 2(2), 192–209. https://doi.org/10.24034/jiaku.v2i2.5979
- Pramudiati, N., Fachrunnisa, Z. H., & Kusmawati, K. (2023). Determinants of Budget Performance Based on The Value for Money Concept. Jurnal Akademi Akuntansi, 6(2), 183–198. https://doi.org/10.22219/jaa.v6i2.25007
- Putri, & Amanah, L. (2020). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan AsliDaerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja KeuanganPemerintah Daerah. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 9(8), 1–20.
- Putri, S. P., & Ratnawati, D. (2023). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan SILPA terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah), 6(2), 2068–2082. https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1230
- Putri, S. T. (2021). Pengaruh Leverage, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi , 10(9).
- Rahayu, Y. S., & Hendaris, R. B. (2025). Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah , Ketergantungan Daerah dan Upaya Pajak terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah ( Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023 ). Ekonomis : Journal of Economics and Business 09(02), 1114–1125. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v9i2.2686
- Ratnasari, D., & Meirini, D. (2022). PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal, SILPA dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Timur. E-Jurnal Akuntansi, 32(5), 1189–1199.
- Sugiyono, A. (2024). Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Issue January).
- Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Pub. L. No. 1 (2022). https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022
- Uyob, S., Nugroho, E. A., & Diansari, R. E. (2022). Antecedent factors affecting accountability village fund management. Journal of Business and Information Systems (e-ISSN: 2685-2543), 4(1), 34–41. https://doi.org/10.36067/jbis.v4i1.122
- Verawaty, V., Jaya, A. K., Puspanita, I., & Nurhidayah, N. (2020). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Mbia, 19(1), 21–37. https://doi.org/10.33557/mbia.v19i1.560
- Widodo, S., Afriany, A. N., Sari, M. K., & Tisya, V. A. (2024). Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah : Investigasi Pemerintah Kota Yogyakarta. Journal of Applied Islamic Economics and Finance, 5(1), 1–12. https://doi.org/10.35313/jaief.v5i1.5608
- Yuliawati, S., Zuliyana, M., & Sasiska, R. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Perimbangandan Belanjamodal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota Di Provinsi Sumatera. Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti, 6(1), 13–29.